LITBANG-KNPI
Thursday, October 21, 2004
:: KNPI Donggala Terus Dikecam ::
Kamis , 21 Oktober 2004


PALU - Siapa yang menanam dia yang menuai. Kata inilah pantas dialamatkan kepada KNPI Donggala dan sejumlah OKP yang meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana APBD oleh DPRD Donggala.....

KNPI Donggala Terus Dikecam

PALU - Siapa yang menanam dia yang menuai. Kata inilah pantas dialamatkan kepada KNPI Donggala dan sejumlah OKP yang meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana APBD oleh DPRD Donggala.

Organisasi pemuda itu terus menuai kecaman setelah aksi mereka mencuat ke publik. Kali ini yang mengecam datang dari Solidaritas Perempuan (SP) Palu, Serikat pengacara Indonesia (SPI) Sulteng dan kalangan buruh (SPSI Sulteng) yang diwakili ketuanya H Hasan Latjambo.

Sebelumnya kecaman juga dilancarkan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Sulteng Irwan Alamsyah, Wakil Sekretaris DPD KNPI Sulteng Iwan Kobaa SSos, praktisi hukum Ermas Cintawan SH serta akademisi dari Untad H Zainal Mangitung.

Ketua BEK-SP Palu Jernawati menilai, apa yang dilakukan KNPI Donggala-OKP merupakan tindakan yang tidak memberikan pendidikan politik dan tidak membangun kesadaran bagi rakyat dalam mengawasi lembaga-lembaga negara. ''Bahkan kami menilai tindakan itu yang secara eksplisit menuntut penghentian pengusutan dugaan kasus korupsi, membuat KNPI Donggala-OKP diragukan eksistensi dan kredibilitasnya dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah,'' kata Jernawati melalui siaran persnya yang diterima koran ini, kemarin.

Tindakan tersebut, menurutnya, justru bertolak belakang dengan semangat rakyat yang saat ini sangat mengharapkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang bersih. Tindakan KNPI Donggala-OKP menjadi malapetaka dalam penegakan hukum di Sulawesi Tengah. Seharusnya KNPI Donggala-OKP mendorong dan membantu aparat penegak hukum termasuk membangun kesadaran rakyat untuk mengawasi dan mengontrol kasus ini hingga tuntas.

''Berikanlah kepercayaan dan dukungan moril kepada aparat penegak hukum baik penyidik maupun lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi anggota DPRD Donggala. Bila memang tidak terbukti terlibat masyarakat pasti akan lebih jelas melihat kapabilitas seorang anggota dewan. Yang lebih penting menurut kami adalah laksanakan dulu proses hukumnya dari penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan,'' jelasnya.

Menanggapi pernyataan KNPI Donggala-OKP bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi merupakan pembunuhan karakter, menurut Jernawati, tidaklah mendasar dan sangat berlebihan karena tendensi politiknya lebih dominan. Seharusnya, KNPI Donggala-OKP tampil sebagai kekuatan yang murni untuk membela kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh reformasi. ''Kami justru mempertanyakan apa kepentingan dari KNPI Donggala dan OKP meminta pemberhentian penyidikan. Anggota DPRD yang diduga terlibat-lah yang seharusnya mengajukan bukti-bukti bahwa mereka tidak terlibat dan mengajukan penghentian penyelidikan,'' tegasnya.

Solidaritas Perempuan Palu berharap Kejaksaan tidak perlu ragu dan takut atas setiap tekanan dari pihak manapun karena cita-cita membangun lembaga negara yang bersih merupakan cita-cita dari setiap warga negara. Kalau Kejaksaan Sumbar, Sultra, dll sudah memulai mengapa Kejaksaan Sulteng harus ragu. Solidaritas Perempuan Palu mendukung upaya Kejaksaan dalam melakukan upaya penegakan hukum di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sulteng juga ikut mengecam tindakan KNPI Donggala. Ketua SPI Sulteng Sahrul SH mengatakan, apa yang dilakukan KNPI Donggala bersama beberapa OKP dan LSM tersebut merupakan bentuk intervensi proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya KNPI bersama OKP dan LSM itu tidak punya kapasitas untuk menyatakan orang melakukan korupsi atau tidak. Yang berhak itu adalah pengadilan. "Mereka meminta agar penyidikan kasus itu dihentikan. Itu artinya mereka menilai tidak ada korupsi di DPRD Donggala. Yang menentukan ada tidaknya korupsi tersebut adalah pengadilan bukan mereka," ujar Sahrul kepada koran ini kemarin.

Karena itu, kata Sahrul, bila KNPI dan OKP serta LSM itu menganggap tidak terjadi korupsi biarkan proses hukum berjalan apa adanya, toh nantinya jika tidak terbukti pasti akan dibebaskan. Menurutnya yang perlu dipantau adalah proses penyidikan kasus tersebut, apakah sudah berjalan sesuai aturan atau tidak.

DUKUNG KEJATI

Secara terpisah, kalangan buruh dan pekerja di daerah ini yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulteng, mendukung langkah Kejati Sulteng dalam mengusut kasus dugaan korupsi di DPRD Donggala. ''Kami dari kelompok buruh dan pekerja menegaskan sekaligus mengharapkan agar pelaksanaan supremasi hukum perlu sekali ditegakkan di daerah ini, dan kami selalu memberikan dukungan kepada langkah kejaksaan. Buruh dan pekerja di daerah ini cukup potensi,'' tegas Ketua SPSI Sulteng Drs H Hasan Latjambo kepada koran ini, kemarin.

Hasan Latjambo adalah mantan aktivis pemuda sekaligus salah seorang pendiri KNPI di Sulteng. Berbicara sebagai seorang pendiri KNPI di Sulteng, Hasan Latjambo mengaku sangat menyesalkan tindakan KNPI Donggala. Dia yakin, para pendiri KNPI di daerah ini juga tidak sepaham dan sangat menyesali tindakan yang dipertontonkan KNPI Donggala. Dia menyebutkan beberapa pendiri KNPI itu antara lain Lukman Makmur (alm), dr M Kaleb, Drs H Murad U Nasir, Drs Tamapari Masuara, Ny Lamatige BA, Drs Irsan Tantu (alm) Drs Arsy A Pontoh, Drs Umar Yasin, Ibrahim Timumun, Salwia Labanu dan masih banyak lagi.

Semestinya, kata Hasan, KNPI Donggala mendukung supremasi hukum seperti ide dasar terbentuknya KNPI. ''Dan sangat disayangkan tindakannya malah sebaliknya. Secara langsung atau tidak langsung publik telah mengetahui bahwa KNPI telah keluar jauh dari keberadaan KNPI yang sesungguhnya,'' kata Hasan Latjambo. (aji/sya)
posted by MANIFESTO POLITIK PEMUDA @ Thursday, October 21, 2004  

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>

1 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
LITBANG DPD KNPI SULAWESI TENGAH Lembaga penelitian dan pengembangan. Memiliki struktur otonom dalam kepengurusan DPD KNPI Sulteng. Lembaga yang dilaunching pada hari jadi KNPI ke 33 ini merupakan amanat dari musyawarah daerah DPD KNPI Sulteng. email : litbang.knpi@yahoo.co.id
About Me

Name: MANIFESTO POLITIK PEMUDA
Home: Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
About Me:
See my complete profile
Previous Post
Archives
Shoutbox

Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x

Links
Kampanye



Photobucket - Video and Image Hosting

></br>
</b></p></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        
<td class=Kategori

Powered by



Free Blogger Templates

BLOGGER